57 Juta Anak Terima Program Makan Bergizi Gratis dalam 2 Tahun

Jangkauan Luas Program Nutrisi Nasional

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, inisiatif Makan Bergizi Gratis telah menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming. Per 30 September 2026, lebih dari 57 juta penerima manfaat telah merasakan dampaknya, mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Layanan ini dijalankan melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Penjelasan ini disampaikan oleh Kurnia Ramadhana, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Pemerintah, pada Minggu lalu.

Pengetatan Standar Keamanan Pangan

Dalam mengembangkan program, pemerintah tidak hanya memperluas cakupan penerima tetapi juga meningkatkan standar kebersihan. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan," kata Kurnia.

Realisasi Anggaran dan Target 2027

Alokasi dana dari APBN untuk program ini telah mencapai Rp153,2 triliun atau sekitar 66,9 persen dari total pagu sebesar Rp229 triliun hingga akhir September 2026.

Ke depan, pemerintah menargetkan ekspansi signifikan. Pada 2027, diharapkan jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 72.464.886 orang, meliputi peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pengembangan di Daerah Tertinggal

BGN baru saja meresmikan sembilan unit SPPG di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, wilayah yang masuk kategori terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Dengan penambahan ini, total SPPG di Natuna kini berjumlah 14 unit.

Fasilitas baru tersebut mencakup SPPG Sedanau 2, Mekar Jaya, Binjai, Batu Berian, Teluk Buton, Pulau Laut, Sabang Mawang, Sededap, dan Selading.

Uji Coba Sistem Prasmanan

Program ini kini memasuki fase percobaan dengan sistem penyajian prasmanan untuk siswa di beberapa wilayah termasuk Jawa, Aceh, Palembang, dan daerah 3T. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan pendekatan bertahap ini untuk memastikan kualitas optimal sebelum ekspansi lebih luas.

"Kami ingin fase uji coba ini berjalan prima sehingga semua kendala dapat diidentifikasi dan diatasi dengan baik," ujar Sudaryono pada Jumat lalu.

Target akhir tahun 2026, sebanyak 5.000 SPPG diharapkan telah menerapkan sistem prasmanan dalam penyaluran program kepada para penerima manfaat.